PETA PENUTUPAN LAHAN INDONESIA

DISKRIPSI

Pemantauan sumber daya hutan diperlukan untuk memberikan informasi kondisi hutan Indonesia secara menyeluruh. Pemantauan sumber daya hutan yang dilakukan oleh Kementerian LHK dalam hal ini Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Dit. IPSDH) adalah pemantauan tutupan lahan seluruh Indonesia. Penutupan lahan dihasilkan dari kegiatan penafsiran data citra satelit secara manual (digitasi on-screen).

 

Kegiatan pemantauan sumber daya hutan dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pihak antara lain Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang tersebar di seluruh Indonesia.

 

 

Skema kegiatan pemantauan sumber daya hutan pada Direktorat Inventarisasi dan pemantauan Sumber Daya Hutan.

 

LAPAN menyediakan data citra satelit yang telah terkoreksi dan siap untuk digunakan dalam kegiatan penafsiran citra satelit. BIG menyediakan peta dasar yang menjadi acuan dalam penafsiran citra satelit. Kegiatan penafsiran sendiri dilaksanakan oleh BPKH I-XXII yang kemudian dikoordinasikan, dikompilasi dan dikontrol kualitas oleh Dit. IPSDH. Keterlibatan BPKH dalam kegiatan pemantauan sumber daya hutan adalah untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Dengan kemampuan dan pemahaman lapangan maka diharapkan data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

 

 

PENUTUPAN LAHAN

 

Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan (UU No.4, 2011). Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2010).

 

Data penutupan lahan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan antara lain:

         Analisa dinamika perkembangan hutan (degradasi, deforestasi dan reforestasi).

         Perhitungan cadangan dan emisi karbon.

         Perencanaan dan pengembangan suatu daerah/ areal (tata ruang wilayah).

         Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemegang izin usaha (konsesi) pada kawasan hutan hutan (pemantauan areal penebangan, realisasi tanam dan pembukaan tambang).

         Pemantauan areal Kawasan Konservasi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan dari perambahan, pembalakan liar dan kebakaran lahan dan hutan.

 

 

PENUTUPAN LAHAN SKALA NASIONAL

 

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menggunakan data satelit sejak tahun 1990-an (Landsat) untuk pemetaan penutupan lahan Indonesia. Sistem pemetaan pertama kali dilakukan pada tahun 2000 dan diperbarui setiap tiga tahun karena ketersediaan data yang terbatas, masalah awan dan asap. Citra satelit yang dibutuhkan untuk menutup seluruh Indonesia sebanyak kurang lebih 217 scene Landsat. Sampai sekitar tahun 2006, jika data Landsat belum siap atau tidak memenuhi karena berbagai kendala maka digunakan data alternatif misalnya SPOT Vegetation 1000 meter dan MODIS 250 meter.

Pada tahun 2009 data lebih konsisten karena Landsat mudah didapat dan berkesinambungan sesuai perubahan kebijakan Data Landsat dari United State Geological Survey (USGS) pada tahun 2008 yang telah membuat data Landsat tersedia secara gratis melalui internet. Sejak kurang lebih tahun 2010, pekerjaan memperbarui data tutupan lahan dari tahun 1900-an telah dilakukan, Namun, data Landsat dari USGS dan LAPAN sebelum tahun 2000 belum cukup tersedia, sehingga hanya dapat dibuat untuk periode tahun 1990 dan 1996.

Pada tahun 2013, KLHK mulai menggunakan Landsat 8 OLI yang baru diluncurkan untuk memantau kondisi tutupan lahan Indonesia dan Landsat 7 ETM + sebagai pelengkap untuk eliminasi awan. Data Landsat yang tersedia secara gratis sebanyak kurang lebih 23 scene setiap tahun pada setiap lokasi memudahkan untuk mengubah pemantauan tiga tahunan menjadi tahunan. Sampai saat ini, data penutupan lahan yang tersedia adalah tahun 1990, 1996, 2000, 2003, 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Untuk menjaga kontinuitas produk dan peningkatan kerja proses pembuatan data penutupan lahan maka dilakukan kerjasama antara LAPAN dan KLHK untuk persiapan data Landsat. Kedua lembaga ini memiliki Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) untuk pekerjaan terkait penginderaan jauh sejak tahun 2004 dan pada tahun 2015 telah diperbaharui.

 

 

Periodisasi Penutupan Lahan

 

Periode 1 (sebelum 2000), digunakan semua data yang tersedia termasuk data analog, dan Landsat hard copy yang digambarkan secara manual dan digital. Untuk data citra satelit Landsat, kebanyakan menggunakan softcopy dalam format CCT atau hard copy tidak sama selang tahunnya tetapi masih dalam periode 1. Pada periode ini data yang tersedia merupakan data terbaik dan satu-satunya untuk menghasilkan penutupan lahan. Produk dari Periode 1 yang dihasilkan merupakan hasil dari kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional (NFI) yang kemudian diterbitkan pada Holmes (2000, 2002).

Periode 2 (2000-2009) adalah periode dimana data penutupan lahan dibuat hanya menggunakan data digital. Namun metode klasifikasi (penafsiran) secara manual yang digunakan sangat membutuhkan waktu yang cukup lama terutama disebabkan keterbatasan pengalaman kerja tenaga penafsir pada periode ini. Sebagai alternatif untuk pelaporan secara cepat maka digunakan SPOT Vegetation 1000 meter dan MODIS 250 meter.

Periode 3 (2009 dan seterusnya), Landsat digunakan sebagai data utama karena sudah tidak ada lagi masalah perolehan datanya. Pada periode ini telah di gunakan geodatabase tunggal dan dilakukan perbaikan data penutupan lahan periode sebelumnya dengan menggunakan satu sumber data utama (Landsat) untuk membuat data penutupan lahan lebih konsisten dan memudahkan proses pembuatan selanjutnya.

 

Penutupan lahan skala nasional memiliki 22 kelas penutupan lahan dengan 7 kelas penutupan hutan dan 15 kelas penutupan bukan hutan. Penetapan standar kelas ini didasarkan pada pemenuhan kepentingan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara khusus dan institusi-institusi terkait tingkat nasional secara umum. (SNI 7645-2010).

 

Kelas Penutupan Lahan

No

Kode

Toponimi

Keterangan

1

2001

Hp

Hutan Lahan Kering Primer

2

2002

Hs

Hutan Lahan Kering Sekunder

3

2004

Hmp

Hutan Mangrove Primer

4

2005

Hrp

Hutan Rawa Primer

5

20041

Hms

Hutan Mangrove Sekunder

6

20051

Hrs

Hutan Rawa Sekunder

7

2006

Ht

Hutan Tanaman

8

2007

B

Belukar

9

2010

Pk

Perkebunan

10

2012

Pm

Pemukiman

11

2014

T

Tanah Terbuka

12

2500

Aw

Awan

13

3000

S

Savanna/ Padang rumput

14

5001

A

Badan Air

15

20071

Br

Belukar Rawa

16

20091

Pt

Pertanian Lahan Kering

17

20092

Pc

Pertanian Lahan Kering Campur

18

20093

Sw

Sawah

19

20094

Tm

Tambak

20

20121

Bdr

Bandara/ Pelabuhan

21

20122

Tr

Transmigrasi

22

20141

Pb

Pertambangan

23

50011

Rw

Rawa

 

 

AKSES DATA

 

Penutupan Lahan 1990

        Online Service

        Interaktif

Penutupan Lahan 1996

        Online Service

        Interaktif

Penutupan Lahan 2000

        Online Service

        Interaktif

 

Penutupan Lahan 2003

        Online Service

        Interaktif

 

Penutupan Lahan 2006

        Versi Cetak

        Online Service

        Interaktif

 

Penutupan Lahan 2009

        Versi Cetak

        Online Service

        Interaktif

 

Penutupan Lahan 2011

        Versi Cetak

        Online Service

        Interaktif

 

Penutupan Lahan 2012

        Versi Cetak

        Online Service

        Interaktif

 

Penutupan Lahan 2013

        Online Service

        Interaktif

 

Penutupan Lahan 2014

        Online Service

        Interaktif

Penutupan Lahan 2015

        Online Service

        Interaktif

 

Penutupan Lahan 2016

        Online Service

        Interaktif

 

 PUBLIKASI

 

1.     REKALKULASI

menyajikan data kondisi penutupan lahan terbaru pada kawasan hutan (hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi) dan areal penggunaan lain di daratan Indonesia sebagai bahan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan secara lestari (Sustainable Forest Management), mulai dari aspek perencanaan sampai pada pemantauan dan evaluasi.

 

a.     Rekalkulasi Tahun 2008

b.     Rekalkulasi Tahun 2008 (Lampiran)

c.      Rekalkulasi Tahun 2011

d.     Rekalkulasi Tahun 2011 (Peta)

e.     Rekalkulasi Tahun 2011 (Tabel)

f.       Rekalkulasi Tahun 2012

g.     Rekalkulasi Tahun 2013

h.     Rekalkulasi Tahun 2014

i.        Rekalkulasi Tahun 2015

 

2.     DEFORESTASI

Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan perubahan lahan hutan menjadi non-hutan. Bisa juga disebabkan oleh kebakaran hutan baik yang disengaja atau terjadi secara alami

 

a.     Metodologi Perhitungan Deforestasi Hutan

b.     Peta Deforestasi 2003 - 2006

        Versi Cetak

c.      Peta Deforestasi 2006 - 2009

         Versi Cetak

d.     Deforestasi Tahun 2008

e.     Deforestasi Tahun 2008 (lampiran)

f.       Deforestasi Tahun 2009 - 2011

g.     Deforestasi Tahun 2009 - 2011 (lampiran)

h.     Peta Deforestasi 2009 - 2011

        Versi Cetak

        Versi Cetak Citra Satelit

i.        Tabel Deforestasi 2011 - 2012

j.       Deforestasi Tahun 2012 - 2013

k.     Angka Deforestasi 2012 - 2013

l.        Deforestasi Tahun 2013 - 2014

m.  Peta Deforestasi 2013 - 2014

        Online Service

n.     Deforestasi Tahun 2014 2015

o.     Peta Deforestasi 2014 2015

        Online Service

        Interaktif

 

 

3.     BUKU

a.     Pemantauan SDH

b.     Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan

c.      Buku Serapan dan Emisi Karbon 2009-2014

 

 

 

 

 

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gd. Manggala Wanabakti Blok 1 Lt. 7 Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta 10270

Telp. (021) 5730335-5730292 Fax. (021) 5730335